Tanggapan Terhadap Memorandum Ketum DPP FKB KAPPI 66 oleh DPD SUMUT

"MEMORANDUM" Ketua Umum FKB KAPPI '66

MEMORANDUM

................................................................................................................................................

Kepada :       1. Dewan Penasehat

                        2. Ketua Dewan Pembina

                        3. BPP Dan DPD FKB KAPPI ‘66

                        4. Generasi Muda KAPPI ‘66

                        5. KAPPI-1

                        6. Keluarga Besar KAPPI ‘66 Seluruh Indonesia

Dari      :         Ketua Umum FKB KAPPI ‘66

................................................................................................................................................

Salam Ampera

Assalamu ‘alaikum wa rahmatullah:

Salam sejahtera semoga kasih sayang Allah, dan keberkahanNya selalu menyertai saudara-saudara dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Bahwa ada fenomena yang marak terjadi belakangan ini, terutama dalam beberapa bulan terakhir ini yang ditandai dengan bermunculannya organisasi-organisasi yang menggunakan nama “Prabowo” sebagai nama organisasi.

Bahwa nama seorang figur yang menjadi idola, kemudian menjadi ikon, dan nama sebuah organisasi, sesungguhnya adalah hal yang wajar saja. Apalagi bagi seorang tokoh politik yang akan menjadi calon kuat pemimpin masa depan bangsa yang sangat diharapkan rakyat.

Namun, karena tokoh kita, Prabowo Subianto, tidak ingin namanya dijadikan ikon, dan nama sebuah organisasi atas permintaan beliau yang sudah berkali-kali disampaikan kepada saya dalam beberapa kesempatan pertemuan, bahkan melalui telepon secara pribadi untuk segera merevisi “nama” dan “gambar wajah” beliau sebagai atribut atau logo organisasi KAPPI-1 – memang belum kita penuhi hingga sekarang.

Dengan adanya surat terbuka beliau yang dipublikasikan melalui “facebook” yang jelas-jelas menyebut nama “Kesatuan Aksi Pendukung Prabowo Untuk RI-1” (KAPPI-1), maka hal tersebut menjadi tidak etis bila kita mengabaikannya. Apalagi bila kita kemudian dianggap tidak tulus mendukung perjuangan beliau. Oleh karena itu, guna mendukung perjuangan beliau dengan tulus maka, BPP FKB KAPPI ’66 dengan ini memutuskan:

1. Merevisi nama KAPPI-1 menjadi “Kesatuan Aksi Pendukung Pemimpin Menuju Indonesia Raya”.

2. Logo dan seluruh atribut KAPPI-1 diganti dengan lambang “Garuda”

3. Menghimbau seluruh keluarga besar KAPPI ’66 yang tulus mendukung Prabowo Subianto – sesuai dengan permintaan beliau lewat Surat Terbuka yang dipulikasikan di “facebook” – untuk masuk menjadi anggota Gerindra, sesuai dengan domisili masing-masing.

4. Bagi anggota FKB KAPPI ’66 yang berada di daerah silahkan mendaftarkan diri pada sekretariat Gerindra terdekat.

Jadi seperti apa kata beliau, “Mari kita lakukan perubahan. Mari kita selamatkan masa depan anak dan cucu kita. Mari kita wujudkan cita-cita bung Karno, bung Sjahrir, Jendral Sudirman. Jangan kita kecewakan mereka yang sudah gugur. Kalau dulu mereka berani mengatakan, merdeka atau mati, sekarang kita harus katakan, sudah saatnya Indonesia berdiri tegak, teguh, berani, gembira, dan optimis.”

Demikian memorandum ini saya sampaikan untuk dijadikan ketetapan BPP FKB KAPPI ‘66.

Salam

Jakarta, 11 Maret 2013

BPP FKB KAPPI ‘66

Bambang Heryanto                                                                       Herman Zein

Ketua Umum                                                                                Sekretaris Jenderal

SAMBUTAN PADA ACARA DIALOG KEBANGSAAN FKB KAPPI ’66 DKI JAKARTA DI GEDUNG JUANG 45

Salam Ampera...! Salam Ampera...! Salam Ampera...!

Asalamu ‘alaikum warahmatullah.  Salam sejahtera bagi kita semua.

Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Mayjend (Purn) Tyasno Sudarto yang berkenan hadir pada acara kita hari ini. Demikian pula kepada Bapak Mayjend Nachrowi Ramli yang bersedia menjadi nara sumber dialog kita pada hari ini. Ibu Sheila, Ketua FKB KAPPI ’66 DKI Jakarta, serta sahabat-sahabat KAPPI ’66 semua, yang bersedia hadir pada hari ini.

Terima kasih pula saya ucapkan kepada Bapak Yusuf Rizal, Presiden Lira yang hadir mendukung diskusi kita. Juga Mas Hendrajid yang akan menjadi nara sumber kita.

Terima kasih pula saya ucapkan kepada adik-adik KNPI, HMI, LSM, serta adik-adik mahasiswa yang telah siap berdialog dengan kita semua. Saya dengar hadir dari Universitas Negeri Jakarta, Universitas Pancasila, Universitas BSI Tangerang, Universitas Dharma Persada, Universitas Bung Karno, dan lain-lain.

Sambutan Ketua Umum FKB KAPPI 66 pada Dialog Interaktif DPD FKB KAPPI 66 Provinsi DKI Jakarta

Ketua Umum Forum Keluarga Besar (FKB) KAPPI ’66 Bambang Haryanto mengatakan, membangun kedaulatan bangsa adalah bagaimana kita lebih berdaulat dalam arti kita sebagai bangsa yang harus berdaulat di bidang ekonomi yang belum terjadi sejak dahulu.

Hal itu diungkapkan Bambang Haryanto usai Dialog Interaktif DPD FKB KAPPI 66 Provinsi DKI Jakarta dengan tema “Membangun Kembali Kedaulatan Bangsa,” Sub tema “Perjuangan Untuk Tercapainya AMPERA Ada Pada Seorang Pemimpin Yang Tegas dan Berani” yang berlangsung di Gedung Juang Menteng Jakarta Kamis, 14 Maret 2013.

Menurutnya inilah yang menjadi tantangan bangsa ke depan, Ketua Umum KAPPI 66 Bambang Haryanto juga menambahkan dalam waktu dekat pihaknya akan mengundang seluruh elemen bangsa untuk menyatu, berdialog dan mencari solusi agar kedaulatan di bidang ekonomi segera terwujud.

Dialog Interaktif DPD FKB KAPPI 66 Provinsi DKI Jakarta ini menghadirkan Presiden LIRA atau Lumbung Informasi Rakyat, HM. Jusuf Rizal, sebagai narasumber yang diikuti oleh seluruh anggota KAPPI 66 DPD DKI Jakarta dan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Jakarta. (Reporter; Hasanudin)

SIARAN PERS FKB-KAPPI ’66 : AKAN GELAR PERTEMUAN NASIONAL KE-IV DALAM WAKTU DEKAT

Ketika guncangan krisis moneter di tahun 1997 melebar mnjadi krisis multidimensi, muncul generasi muda yang disebut Angkatan 1998 memperjuangkan tuntutan rakyat yang berjudul : “Reformasi”. Suatu judul yang tentunya bagi sebagian besar rakyat Indonesia waktu itu merasa asing karena memang tidak mengerti apa terjemahannya yang tepat ke dalam bahasa Indonesia.

Yang rakyat mengerti adalah hanya untuk tujuan melengserkan Presiden Suharto yang kelewat lama memimpin republik ini, dengan menggunakan tuntutan amandemen UUD 1945. Selebihnya seperti bubarkan Dwifungsi ABRI; tegakkan demokrasi, hak azasi manusia (HAM) dan supremasi hukum, sepertinya merupakan tuntutan pada domain akademik. Sebab yang sebagian besar rakyat ketahui ABRI (TNI dan Polri) adalah lahir dari, oleh dan untuk rakyat. Ikhwal demokrasi dipahami ada butir keempat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Ikhwal HAM ada butir kemanusiaan yang adil dan beradab, butir kedua Pancasila, yang bukan saja harus menegakan hak yang adil tetapi juga menegakkan kewajiban yang beradab. Ikhwal supremasi hukum ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, butir kelima Pancasila, yang pada hakikatnya hukum untuk keadilan dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.